Tugas Ekonomi Remedial APBN dan APBD

1. Buatlah rangkuman dari tiga buah sumber tentang pengertian APBN dan APBD!

Sumber 1: http://husen30.blogspot.com/2011/04/pengertian-apbn-apbd-fungsi-dan-tujuan.html

Sumber 2:  http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html

Sumber 3: http://holly666artemiszta.blogspot.com/2012/04/pengertian-apbn-dan-apbd.html

Rangkumannya adalah

APBN adalah:  Suatu daftar dimana isinya itu adalah rincian sumber – sumber pendapatan yang Negara dapatkan setiap tahunnya yang telah disahkan undang – undang.

APBD: Suatu daftar rincian dimana isinya adalah sumber – sumber pendapatan suatu daerah yang didapatkannya dalam 1 tahun yang telah disahkan DPRD.

2.  Tuliskan apa saja yang termasuk pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN!

PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

Pajak Dalam Negeri

i. Pajak Penghasilan

1. Minyak dan Gas

2. Non Minyak dan Gas

ii. Pajak Pertambahan Nilai

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

iv. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

v. Cukai

vi. Pajak Lainnya

B. BELANJA NEGARA

I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Pengeluaran Rutin

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Pembayaran Bunga Hutang

i. Hutang Dalam Negeri

ii. Hutang Luar Negeri

Subsidi

i. Subsidi BBM

ii. Subsidi Non BBM

Pengeluaran Rutin Lainnya

2. Pengeluaran Pembangunan

Pembiayaan Pembangunan Rupiah

Pembiayaan Proyek

III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A-B)

I. Dalam Negeri

1. Perbankan Dalam Negeri

2. Non-perbankan Dalam Negeri

Privatisasi

Penjualan Aset program restrukturisasi perbankan

Obligasi Negara (netto)

i. Penerbitan Obligasi Pemerintah

ii. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang/Obligasi DN

II. Luar Negeri

1. Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang LN

3. Pinjaman Program dan Penundaan Cicilan Hutang

3. Carilah 3 buah artikel dari internet yang bisa dikaitkan sebagai contoh penerimaan atau pengeluaran pemerintah!

http://kolom.pacific.net.id/ind/prof_m._sadli/artikel_prof_m._sadli/pengeluaran_pemerintah_untuk_mendorong_ekonomi.html

http://www.mediaumat.com/siyasah-syariyyah/3579-72-apbn-negara-khilafah.html

http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/apbn-jebol-bukan-karena-subsidi-bbm/18647

4. Sebutkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah!

1.    Pendapatan Daerah
2.    Belanja Daerah
3.    Pembiayaan

1.     Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. 

Pendapatan daerah terdiri atas:
a.    Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
1)    pajak daerah;
2)    retribusi daerah;
3)    hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4)    lain-lain PAD yang sah, terdiri dari :
(1)    hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
(2)    hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
(3)    jasa giro;
(4)    pendapatan bunga;
(5)    tuntutan ganti rugi;
(6)    keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
(7)    komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

c.    Dana Perimbangan; terdiri dari :
1)    Dana Bagi Hasil
2)    Dana Alokasi Umum (DAU), dan
3)    Dana Alokasi Khusus (DAK)

5)    Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.


2. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
a.    klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b.    klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
a.    pelayanan umum;
b.    ketertiban dan keamanan;
c.    ekonomi;
d.    lingkungan hidup;
e.    perumahan dan fasilitas umum;
f.    kesehatan;
g.    pariwisata dan budaya;
h.    agama;
i.    pendidikan; serta
j.    perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
a.    belanja pegawai;
b.    belanja barang dan jasa;
c.    belanja modal;
d.    bunga;
e.    subsidi;
f.    hibah;
g.    bantuan sosial;
h.    belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
i.    belanja tidak terduga.
Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:
a.    SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
b.    pencairan dana cadangan;
c.    hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.    penerimaan pinjaman; dan
e.    penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:
a.    pembentukan dana cadangan;
b.    penyertaan modal pemerintah daerah;
c.    pembayaran pokok utang; dan
d.    pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

5. Jika terjadi korupsi pada pos pajak, seperti kasus Gayus Tambunan, Tuliskan pendapatmu tentang pemungutan pajak di Indonesia!

Apabila terjadi lagi kejadian gayus tambunan, metode pembayaran pajak yang harus berubah. Contohnya setiap orang atau perusahaan yang membayar pajak saat itu, data pembayaran pajaknya harus dicek lagi apakah pajak yang dibayarkan sesuai apa tidak. Tapi karena hal itu sangat lama, pasti banyaknya waktu yang dibutuhkan. Jadi saat ini kita hanya bisa berpangku tangan pada kejujuran pihak pajak.

6. Mengapa pemerintah mengurangi subsidi BBM?

Pemerintah mengurangi subsidi bbm karena kita yang memakai bbm yang terlalu berlebihan. Karena pemakaian yang berlebihan itulah, akhirnya subsidi bbm langka di daerah – daerah. Agar kita bisa tetap memakai bbm, pemerintah mengurangi subsidi bbm.

7.  Bagaimana caranya agar pendapatan negara bertambah?

Rajin bayar pajak!!! Karean sebagian besar pendapatan Negara itu didapatkan dari uang pajak.

8. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat agar pengeluaran negara berkurang?

pemerintah tidak usah melakukan survey ke luar negeri jika hasilnya tidak ada. Itu sama saja berlibur dengan uang Negara.

Yang kedua tidak usah membeli barang – barang yang gunanya tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Contohnya pesawat yang ingin dibeli presiden.

9. Jokowi akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan biaya Rp822 juta, darimanakah biaya tersebut berasal?

 Biaya tersebut tidak lain tidak bukan adalah dari uang pajak, karena pendapatan Negara sebagian besar kan dari uang pajak masyarakat.

10. 

Jawaban Tugas Ekonomi

1.       Hubungan jumlah penduduk, Tenaga kerja, Angkatan Kerja, dan Kesempatan Kerja

-          Jumlah Penduduk: banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah Negara.

-          Tenaga kerja: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

-          Angkatan Kerja: Penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan, sementara tidak bekerja, mereka tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

-          Kesempatan Kerja: Peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai kesejahteraan.

Hubungannya: Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Selain itu, semakin banyak juga penduduk yang lebih matang untuk menghasilkan barang atau jasa (dalam umur 15 tahun keatas) mereka sudah bisa menghasilkan barang atau jasa. Jika sudah seperti itu, hasil dari barang atau jasa mereka akan ditukar dan mereka akan bisa memenuhi kehidupan mereka selayaknya.

2.       Mengapa pengangguran bisa terjadi:

-          Pengangguran bisa terjadi karena banyak hal.

·         Susahnya mencari pekerjaan

·         Malas

·         Tidak sesuai criteria yang dibutuhkan

·         Dan masih banyak lagi.

Alasan yang biasanya terjadi yaitu susahnya mencari pekerjaan dan malas. Karena susah mencari pekerjaan, jadinya mereka malas dan lebih senang berdiam diri dirumah dengan melakukan hal – hal yang tidak penting. Tapi ada juga, karena dia sudah biasa berdiam diri dirumah tanpa bekerja, maka akhirnya dia jadi malas untuk bekerja.

3.       Bagaimana menurutmu cara yang paling tepat mengatasi pengangguran di Indonesia!

-          Menyediakan lapangan pekerjaan yang menjamin kesejahteraan pekerja, adanya asuransi yang mengcover jika terjadi sesuatu.

-          Membuka pelatihan untuk membuat suatu kerajinan gratis tanpa pungutan biaya

4.       Bagaimana menurutmu tentang system Outsoursing di Indonesia?

-          Sebenarnya system Outsoursing itu tidak jadi masalah karena itu bisa saling mengutungkan. Tetapi karena banyaknya penyelewengan dari system ini, jadinya hasil yang ditimbulkan adalah banyaknya kerugian. Dan di Indonesia sebagian besar melakukan penyelewengan tersebut. Jadi menurut saya, jika system itu menimbulkan kerugiannya saja, lebih baik tidak usah menerapkan system seperti itu.

5.       Keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia !

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 7% pada kurun waktu awal 1990-an hingga pertengahan 1990-an), sehingga Indonesia pernah dikategorikan sebagai “Macan Asia” oleh Bank Dunia. Hal itu mungkin menjadi prestasi tertinggi terakhir yang diperoleh Indonesia pada pemerintahan Orde Baru.

Sebelumnya, pemerintah Orde Baru berhasil membawa Indonesia berswasembada pangan (1985), serta menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintah Orde Baru juga berupaya menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi. Cara ini terlihat cukup efektif di awal-awal pelaksanaannya. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650 persen di zaman Orde Lama menjadi berada rata-rata di bawah dua digit hinga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Ekspor nonmigas Indonesia juga meningkat, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.

Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negeri. Negara-negara maju yang bergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI)berkomitmen untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri. Hal ini menybabkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan banyak investor asing yang keluar dari Indonesia.

Pemerintah Orde Baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang kuat. Nilai rupiah tetap lemah sejak awal Orde Baru hingga sekarang. Pada tahun 1970-an, mobil baru dapat dibeli dengan harga Rp 1.000,00. Saat in, kita tidak bisa membeli sebuah mobil baru secara tunai jika hanya mengantongi Rp 50 juta.

Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers, yang sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan. Pers membuat masyarakat sadar politik dan sadar hak sebagai warga negara. Pemerintah juga berhasil membuat iklim berpolitik yang jauh lebih sehat dibanding masa Orde Baru. Kehidupan politik Indonesia lebih demokratis dan dinamis pada masa Orde Reformasi.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan masa Orde Baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia bisnis dihadapakan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya profesionalisme dan wibawa para pejabat negara dan mengakibatkan penegakan hukum amat sulit diterapkan di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Keduanya harus berjalan secara beriringan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali masalah-masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, seperti masalah pengangguran, inflasi dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya perlu kecakapan pemerintah dalam mengelola kebijakan anggaran.

Sumber: http://wartawarga.gunadarma.ac.id

6.       Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi !

-          Pembangunan Ekonomi: Suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestic bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

-          Pertumbuhan Ekonomi: Suatu kondisi dimana terjadi peningkatan produk domestic bruto dari suatu Negara atau daerah tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Perbedaannya:

·         Keduanya menekankan pada kenaikan PDB, tapi pertumbuhan ekonomi hanya menekankan kenaikan PDB tanpa membandingkan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi, disebut ada kenaikan jika laju kenaikan PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk.

7.       Sebuah kasus pembangunan berwawasan lingkungan / tidak  !

-          Pembangunan jembatan layang dibeberapa daerah.

-          Banjir Lumpur Lapindo

-          Penumpukan sampah di kota – kota besar

8.       Belum wawancara

Sumber: http://wartawarga.gunadarma.ac.id, buku cetak, jawaban tugas di buku tulis.